airbumi tanah merupakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia, pertanian, industri, dan ekosistem. Namun, keberadaannya sering kali menjadi sumber konflik sosial, terutama ketika ketersediaan mulai menipis akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan perubahan iklim. Konflik ini menimbulkan pertanyaan mendesak: siapa yang mendapatkan manfaat dari air tanah, dan siapa yang justru merugi?

Di berbagai wilayah di Indonesia, eksploitasi air tanah telah meningkat seiring pertumbuhan industri dan urbanisasi. Perusahaan-perusahaan besar, terutama di sektor manufaktur, properti, dan pariwisata, sering memiliki akses prioritas terhadap sumur bor dan pompa air tanah. Hal ini menyebabkan mereka dapat memenuhi kebutuhan produksi dan konsumsi dengan relatif mudah. Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah, di sisi lain, sering menghadapi kesulitan memperoleh air bersih karena sumur mereka mengering atau kualitas airnya menurun. Situasi ini menimbulkan ketimpangan sosial yang nyata: yang mampu membeli atau mengakses teknologi pengambilan air mendapatkan manfaat, sementara yang bergantung pada sumber alami lokal menanggung kerugian.

Selain aspek ekonomi, konflik sosial atas air tanah juga muncul dari pertentangan antara kepentingan masyarakat lokal dan proyek-proyek besar. Misalnya, pembangunan hotel atau kawasan industri di daerah tertentu seringkali menyedot air tanah dalam jumlah besar. Masyarakat desa yang menggantungkan kehidupan pada pertanian dan sumur tradisional mengalami penurunan ketersediaan air. Akibatnya, terjadi ketegangan antara pihak pengembang yang berfokus pada keuntungan ekonomi jangka pendek dan warga lokal yang berjuang mempertahankan akses terhadap kebutuhan dasar mereka. Konflik semacam ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat simbolis, terkait dengan rasa keadilan dan hak atas sumber daya alam.

Pencemaran air tanah menambah kompleksitas masalah. Limbah industri, pertanian, dan rumah tangga dapat merusak kualitas air, sehingga sumur yang sebelumnya dapat digunakan menjadi tidak layak pakai. Masyarakat miskin yang tidak mampu membeli air kemasan atau membangun sistem penyaringan sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Di sisi lain, perusahaan dan masyarakat dengan akses terhadap teknologi pengolahan air tetap dapat memanfaatkan sumber air meski kualitasnya menurun. Dengan demikian, konflik atas air tanah tidak hanya soal kuantitas, tetapi juga kualitas, dan dampaknya lebih terasa pada kelompok yang kurang berdaya.

Pemerintah dan lembaga pengatur memiliki peran penting dalam menyeimbangkan konflik ini, namun implementasi regulasi sering menemui kendala. Di beberapa daerah, izin pengeboran air tanah diberikan tanpa mempertimbangkan kapasitas lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Ketidakpastian hukum dan lemahnya pengawasan memperburuk ketimpangan akses air. Akibatnya, konflik sosial bisa memuncak menjadi demonstrasi, litigasi, atau sengketa antarwarga dan perusahaan.

Solusi jangka panjang memerlukan pendekatan yang adil dan berkelanjutan. Pertama, pengelolaan air tanah harus berbasis data ilmiah mengenai kapasitas akuifer dan pola konsumsi. Kedua, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan air, sehingga hak mereka tidak terabaikan. Ketiga, penerapan teknologi hemat air dan sistem resapan air hujan bisa membantu mengurangi tekanan pada air tanah. Terakhir, regulasi harus ditegakkan secara konsisten untuk mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan distribusi air yang adil.

Konflik sosial atas air tanah jelas menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya ini tidak selalu merata. Yang memperoleh manfaat biasanya adalah pihak dengan kekuatan ekonomi dan politik lebih besar, sementara yang kehilangan adalah masyarakat yang bergantung pada sumber daya lokal untuk bertahan hidup. Kesadaran akan ketimpangan ini perlu dijadikan dasar bagi kebijakan dan tindakan kolektif agar air tanah tetap menjadi hak bersama dan tidak menjadi sumber konflik yang merugikan masyarakat luas.